Tata kelola Pemerintahan Manggarai Barat dinilai Buruk

Bupati Manggarai Barat, AG.Dula-wakil Bupati G.Maximus

Dua tahun berturut-turut sejak 2009-2010 lalu, Kabupaten Manggarai Barat mendapat status disclaimer akibat pengelolaan keuangan daerah yang amburadul. Kini setelah dilakukan audit dan pemeriksaan keuangan daerah untuk tahun 2011, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT akhirnya mengumumkan kalau kabupaten paling barat Pulau Flores ini menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kendati hasil ini melegakan namun sedikitnya menunjukan masih ada hasil temuan yang tercecer untuk segera diperbaiki dan dibenahi.

"Berdasarkan hasil temuan BPK setelah mengaudit dana tahun anggaran 2011, ditemukan daerah kita masuk status WDP, beberapa catatan harus kita tindaklanjuti segera," tandas Wakil Bupati Manggarai Barat, Maximus Gasa ketika dikonfirmasi Timex di Kantor Bupati belum lama ini.

Chelluz Pahun