Minggu, 04 November 2012

Warga Tolak Bangun Hotel di Pede

Warga Kota Labuan Bajo khususnya dan Manggarai Barat umumnya menyatakan sikap secara tegas untuk menolak pihak investor yang hendak membangun hotel bintang di atas lahan Pantai Pede yang selama ini menjadi aset Pemerintah Provinsi NTT.

Pasalnya, selama ini Pantai Pede merupakan satu-satunya tempat pagelaran seni dan hiburan serta rekreasi liburan terbuka bagi masyarakat lokal dan wisatawan manca negara yang murah dan dapat dijangkau dengan biaya murah.

Aktivis perempuan Mabar, Nurhayati Alwi menegaskan sikap Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Gubernur, Frans Lebu Raya memberikan izin untuk membangun hotel berbintang di Pantai Pede patut disesalkan dan kebijakan yang tidak populis karena tidak  mengedepankan asas manfaat yang selama ini dinikmati masyarakat Labuan Bajo khususnya dan Manggarai Barat umumnya serta para wisatawan manca negara.

P. Marsel Agut, SVD. Pastor yang selalu memperjuangkan lingkungan hidup ini menegaskan sikap Gubernur NTT memberikan izin membangun hotel berbintang di Pantai Pede menunjukan sikap arogansi pemerintah provinsi. Pasalnya dengan membangun hotel berbintang maka jelas ruang gerak masyarakat lokal yang ingin mendapatkan hiburan dan rekreasi di Pantai Pede praktis akan dibatasi bahkan tidak ada sama sekali.

Chelluz Pahun

Tata kelola Pemerintahan Manggarai Barat dinilai Buruk

Bupati Manggarai Barat, AG.Dula-wakil Bupati G.Maximus
Dua tahun berturut-turut sejak 2009-2010 lalu, Kabupaten Manggarai Barat mendapat status disclaimer akibat pengelolaan keuangan daerah yang amburadul. Kini setelah dilakukan audit dan pemeriksaan keuangan daerah untuk tahun 2011, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTT akhirnya mengumumkan kalau kabupaten paling barat Pulau Flores ini menyandang predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kendati hasil ini melegakan namun sedikitnya menunjukan masih ada hasil temuan yang tercecer untuk segera diperbaiki dan dibenahi.

"Berdasarkan hasil temuan BPK setelah mengaudit dana tahun anggaran 2011, ditemukan daerah kita masuk status WDP, beberapa catatan harus kita tindaklanjuti segera," tandas Wakil Bupati Manggarai Barat, Maximus Gasa ketika dikonfirmasi Timex di Kantor Bupati belum lama ini.

Chelluz Pahun

Kantor Imigrasi : Tanpa Pelayanan

Kantor Imigrasi-Labuan Bajo tak ada pelayanan

"Kantor Imigrasi Labuan Bajo tetapi tanpa petugas; kemarin saya ke sana di jawab petugasnya baru tiba dari Jakarta dan dia sedang tidur; mungkin kecapaian lalu sy pulang; lalu hari ini sy ke sana kembali; dan dijawab bahwa petugasnya masih tidur padahal sudah jam 10. Kasihan juga kemarin Pemda merenovasi gedung itu jika tidak ada layanan. Padahal cuma mau konsultasi soal extend Visa saja"

 Arie Marius, 
Pelaku Wisata Flores

Warga Tolak Bangun Hotel di Pede

Warga Kota Labuan Bajo khususnya dan Manggarai Barat umumnya menyatakan sikap secara tegas untuk menolak pihak investor yang hendak memban...